IKN Post iknpost.com, Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional
Artikel Terkait
JAKARTA, IKNpost – Menurut Amir Uskara, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, APBN 2025 akan mempertimbangkan pembiayaan program kampanye presiden terpilih 2024–2029. APBN 2025 juga akan mempertimbangkan masalah ekonomi terbaru, seperti belanja bansos.
Selasa, 19 Maret 2024, Amir menyampaikan hal itu setelah menghadiri Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan agenda Evaluasi Fiskal Triwulan I. Untuk mempersiapkan pembicaraan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPK) 2025, agenda ini akan membahas capaian fiskal.
“Tadi banyak pembicaraan terkait dengan kegiatan atau kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Presiden terpilih. Tentu itu juga akan menjadi bahan kita dalam menyusun APBN 2025 yang kita akan bicarakan dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dengan Menteri Keuangan dalam waktu dekat ini,” kata Amir di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta (20/3).
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPK) 2025 belum membahas pembiayaan Program Makan Siang Gratis yang akan datang, kata Menteri Keuangan dalam Raker itu.
Pernyataan ini menjawab anggapan bahwa program tersebut telah didiskusikan dengan pemerintah, terutama dalam diskusi KEM-PPKF 2025.
Sebaliknya, Undang-Undang APBN Tahun 2024 menetapkan penerimaan pajak sebesar Rp1.988 triliun, dengan realisasi hingga 15 Maret sebesar Rp342 triliun, atau 17,2 persen dari target APBN.
Target pendapatan kepabeanan dan cukai sebesar Rp321 triliun telah dicapai, dengan realisasi hingga 15 Maret sebesar Rp56,5 triliun, atau 17,6 persen dari target tersebut.
“Lebih tinggi sedikit dari pajak,” ujar Kahar
Selain itu, politisi Partai Golkar menyatakan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak telah mencapai Rp93,5 triliun hingga 15 Maret, yang merupakan 19 persen dari target Rp492 triliun.
Dari segi belanja, UU APBN menetapkan target belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun, tetapi telah terealisasi 13,3 persen, atau Rp328,9 triliun. Transfer ke daerah telah mencapai 16,5 persen dari target Rp857,6 triliun.
Baca juga : Polisi Merencanakan Tiga Simulasi untuk Menjaga Pengumuman Hasil Pemilu 2024
