3 July 2024

Untuk alasan apa PDIP Pasif Menerima Angket Kecurangan Pemilu?

Setelah Ganjar Pranowo, capres nomor urut tiga dan kader PDIP, mendorong hak angket di DPR untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024.

Tiga partai yang mengusung Anies Baswedan, NasDem, PKB, dan PKS, bahkan menyatakan bahwa mereka menunggu tanggapan lanjutan dari PDIP tentang hak angket.

Namun, PDIP belum melakukan tindakan politik lanjutan hampir sepekan setelah tiga partai politik yang mendukung Anies memberikan dukungan positif.

Namun, hanya beberapa individu, termasuk Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan politikus PDIP Adian Napitupulu, yang telah mendukung wacana angket.

Ketua strategis PDIP seperti Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, Ketua DPP PDIP, dan Ketua Fraksi PDIP di DPRRencana hak angket ini belum dibahas oleh Utut Adianto.

Baca Juga : Podcast: Buka-bukaan Dapur Penghitungan Cepat dari Litbang Kompas

Sikap elit PDIP ini menimbulkan keraguan. Ada kemungkinan bahwa Partai Banteng masih belum memulai proses menggulirkan hak angket kecurangan pemilu di DPR.

Gamang karena ini seperti berbagi suara. Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro, pada Rabu (28/2), niat ganjar untuk hak angket, interpelasi, dan seterusnya hanyalah pendapat pribadi.

Agung menyatakan bahwa ada tiga kemungkinan bahwa PDIP akan terus bersikap frontal.

Pertama, PDIP masih menunggu hasil hitung hitung resmi pemilihan 2024 yang belum selesai. Selain itu, partai masih menunggu arahan dari Megawati mengenai hak angket ini.

PDIP belum mencapai kesepakatan mengenai hak angket ini karena partai secara institusional menunggu hasil penghitungan resmi KPU. PDPDia menyatakan bahwa mereka masih menunggu hingga perhitungan suara resmi KPU selesai, dalam hal ini Ibu Mega.

Kedua, ia menyatakan bahwa PDIP masih melakukan perhitungan dan menilai momentum.

Agung mengatakan bahwa perhitungan PDIP akan dipengaruhi oleh rencana pertemuan Megawati dengan Surya Paloh dan JK, yang mendukung AMIN. Bahkan, ada kemungkinan bahwa rencana pertemuan Megawati dengan Presiden Joko Widodo, yang difasilitasi oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, akan berdampak pada perhitungan PDIP.

Di sini, kami melihat siapa yang bisa mendapatkan dengan cepat. Dia mengatakan, “Kubu 01 atau kubu 02 yang bisa menjadi ruang komunikasi untuk bertemu ibu Megawati.”

Agung menyatakan bahwa alasan PDIP belum memutuskan posisinya saat ini sebagai oposisi atau bagian dari angket adalah karena partai belum dapat memberikan suara penuh tentang angket.kolaborasi.

Dia berpendapat bahwa posisi PDIP belakangan ini cenderung beroposisi. Namun, PDIP belum menarik diri dari kabinet Presiden Jokowi.

Tapi jika Anda ingin berkoalisi, kenapa tidak? Selain itu, mereka tetap menjadi anggota kabinet, bukan keluar. Istana menyediakan ruang untuk komunikasi. Jadi, itu masih bisa dinegosiasikan. Agung menyatakan, “Tapi ini semua tergantung pada PDIP. Apakah mereka mau atau tidak?”

Agung menegaskan bahwa PDIP masih memiliki hak angket dan dia bahkan optimis bahwa wacana angket ini akan berakhir. Angket mungkin layu sebelum berkembang.

Saya ragu bahwa hanya setengah dari jumlah [anggota DPR] yang disetujui. Selain itu, nuansa politiknya sangat jelas. Kubu 03 tidak cukup, dan PPP mulai berkembang. Agung menyatakan bahwa Sandi menyatakan keinginan untuk masuk kabinet.

Kubu 01 juga tampaknya tidak terlalu tertarik untukmengusulkan hak angket ini jika tidak ada instruksi yang jelas dari kubu PDIP, katanya.

Loading

Silahkan Telusuri

Kolaborasi Jadi Kunci Ruang Digital Damai Selama Pemilu 2024

JAKARTA, IKNpost – Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria mengungkapkan bahwa kolaborasi dari …