TPN Ganjar Tidak Akan Ragu Laporkan ASN Yang Tidak Netral Pemilu 2024

03/11/2023 Pemilu 2024

Artikel Terkait

Deputi Bidang Hukum Team Pemenangan Nasional ataupun TPN Ganjar- Mahfud, Todung Mulya Lubis, menegaskan aparat pemerintah wajib netral merambah tahun politik. Ia menyoroti peristiwa penyusutan baliho serta spanduk Ganjar- Mahfud dan PDI Perjuangan( PDIP) di Bali sebagian waktu kemudian.

” Kami ingatkan ASN taat perintah UU Pemilu. Sebab pejabat negeri sampai aparatur sipil negeri( ASN) dilarang berkampanye buat salah satu kontestan pemilu. Maksudnya pejabat negeri sampai ASN wajib netral,” kata Todung dalam penjelasan tertulis, Jumat( 3/ 11/ 2023).

Lebih jauh, Todung mengungkit terdapat 2 UU ialah UU ASN serta UU Pilkada yang mengendalikan netralitas ASN dalam Pemilu, di samping UU Pemilu. Ia menegaskan UU itu mengendalikan tegas sanksi terhadap ASN yang teruji tidak netral, dari ringan, lagi, berat sampai pidana.

” Bersumber pada itu, kami tidak hendak segan- segan memberi tahu pejabat negeri serta ASN yang tidak netral dalam Pemilu kali ini,” kata Todung.

BACA JUGA : TPN Ganjar-Mahfud Akan Gelar Rapat Tertutup Besok

Terhadap pejabat negeri, kata Todung, bila mau ikut serta dalam pilpres, cocok ketentuan pejabat negeri tersebut wajib mengajukan cuti terlebih dahulu. Bila tidak, ia menyebut pejabat negeri itu telah melanggar UU Pemilu.

” Sebagian waktu kemudian viral video seseorang wakil menteri yang kampanye buat memilah kontestan tertentu di pilpres. Aku kira sangat tidak etis seseorang pejabat negeri yang lagi tidak cuti memakai sarana negeri kampanyekan kandidat tertentu. Harusnya terdapat sanksi tegas dari Bawaslu soal ini,” ucap Todung.

Todung pula mengungkit peristiwa pencopotan baliho foto Ganjar- Mahfud di dekat Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali kala Presiden Joko Widodo melaksanakan kunjungan kerja( kunker) sebagian waktu kemudian.

BACA JUGA : Paslon Ganjar-Mahfud Berlatih Debat Capres Bersama TPN

Todung lalu memohon Presiden Joko Widodo memerintahkan tegas segala aparatur pemerintah dari pusat sampai wilayah buat berlagak netral di Pilpres 2024.” Serta itu tidak dapat semata- mata statment di mulut tetapi wajib diiringi dengan aksi,” katanya.

Dikala ini, bagi Todung, timbul fenomena double talk.” Kejadian- kejadian ini sangat mengkhawatirkan. Aku merasa seperti kembali ke masa Orde Baru. Hal- hal begini telah tidak boleh lagi terjalin di masa demokrasi. Kita berharap Presiden Jokowi wajib sungguh- sungguh merespons perihal ini sebab dapat beresiko serta menimbukan ketidakstabilan politik,” ucap Todung.