IKN Post iknpost.com, Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional
Artikel Terkait
Menurut Iwan Setiawan, juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN), Ganjar Pranowo-Mahfud MD, setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden telah berkomitmen untuk memastikan bahwa pemilihan presiden 2024 akan berlangsung dengan aman dan damai.
Menurutnya, penandatanganan naskah deklarasi Pemilu Damai pada Senin (27/11) lalu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta Pusat adalah buktinya.
Iwan menegaskan bahwa politik tentang Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) tidak boleh lagi dipolitikkan. Sebaliknya, politik gagasan, adu ide, dan visi-misi untuk kemajuan Indonesia harus menjadi prioritas utama.
Ke depan, politik SARA dan ujaran kebencian harus dihindari, terutama di media sosial. Dia mengatakan bahwa presiden dan cawapres harus menunjukkan gagasan, ide, dan konsep mereka kepada masyarakat.
BACA JUGA : Gerakan Saspujagad Dan PMII Siap Menangkan Ganjar-Mahfud
Iwan menekankan bahwa dalam hal kampanye damai, Presiden Joko Widodo dan seluruh aparat negara harus tetap netral dalam pemilu yang akan datang. Menurutnya, sebagai kepala negara, Jokowi tidak perlu terlibat dalam kampanye apa pun atau terlibat dalam perhelatan politik apa pun.
Iwan menyatakan, “Kampanye damai tanpa Jokowi. Awalnya ada indikasi atau banyak ulasan yang menjelaskan bahwa ada intervensi penguasaan dalam proses pemilu kali ini.”
Menurutnya, Jokowi tidak hanya mengatakan bahwa aparat negara netral dan alat negara tidak melakukan intervensi. Pernyataannya harus dibarengi dengan kenyataan di bawah bahwa tidak ada intervensi penguasa, aparat, atau yang lainnya.
Menurutnya, kejadian Aiman Witjaksono, salah satu Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud yang sedang diselidiki, merupakan contoh intervensi aparat karena Aiman hanya menyatakan bahwa ada dugaan ketidaknetralan TNI-Polri.
Namun, Iwan mengingatkan bahwa berkat kemajuan teknologi, rakyat langsung akan mengawasi pemilu. Ini karena masyarakat dapat dengan segera menggunakan media sosial untuk menginformasikan dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu.
Di sisi lain, Iwan juga berharap penyelenggara pemilu dapat melakukan pekerjaan terbaik mereka untuk mencegah dugaan kecurangan pemilu.
Menurutnya, jika semua penyelenggara pemilu berfungsi dengan baik, pelanggaran di tingkat bawah harus diminimalkan dan dihindari.
Terakhir, Iwan meminta masyarakat untuk berhati-hati saat menyaring informasi, terutama di media sosial selama masa kampanye.
Kita harus berkampanye dengan cara yang sopan. Kita juga lebih cerdas dalam menggunakan konten online. Dia menyimpulkan, “Kampanye damai dapat terjadi jika itu dapat dilakukan.”
