IKN Post iknpost.com, Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional
Artikel Terkait
Ganjar-Mahfud dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) menyatakan bahwa mereka sedang memperkuat upaya hak angket DPR untuk mengeksplorasi dugaan kecurangan sistematis dalam Pemilu dan Pilpres 2024.
Hak angket akan mempercepat proses tahapan pemilu, kata Aryo Seno Baskoro, juru bicara TPN.
Pernyataan itu juga dikeluarkan sebagai tanggapan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh tujuh komisioner, termasuk Ketua KPU. Daftar catatan pelaksana Pemilu 2024 diperkirakan akan diperbarui karena kebocoran data pribadi.
Aryo mengatakan pada Rabu (28/2), “Artinya ini akan menambah panjang catatan tentang Pemilu, apalagi jika kaitannya dengan kebocoran data, ini berbahaya sekali untuk kehidupan privat seluruh pemilih dan peserta pemilu.
Baca Juga : Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional Akan Ditunda Hari Ini
Selain itu, Ryo berpendapat bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyelidiki hipotesis tentang hubungan antara penyelenggara pemilu dan pihak yang memegang kekuasaan untuk mengganggu proses pemilu yang adil dan jujur. angketnya.
Menurutnya, “Ini semakin menguatkan indikasi bahwa perlu ada mekanisme seperti yang disediakan melalui hak angket.”
Aryo menambahkan, “Sehingga ada pemeriksaan menyeluruh pada penyelenggara dan hubungannya dengan elit kekuasaan, yang kemudian memengaruhi proses pemilu kemarin.”
Juru bicara TPN, Chico Hakim, menyatakan bahwa pihak penyelenggara pemilihan, terutama KPU, telah dianggap memiliki masalah sejak awal. Dia mencontohkan sanksi DKPP terhadap KPU terkait pencalonan Gibran Rakabuming.
Sebaliknya, Chico percaya bahwa KPU juga telah menunjukkan sikap tidak netral. Dia menyatakan bahwa jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa pemilu dan pemilihan presiden 2024 akan menjadi yang terburuk sejak reformasi.
Chico mengatakan, “Tentu saja semua ini akan terbuka secara luas, bagaimana pemilu ini dianggap banyak pihak, termasuk kami sebagai pemilu terburuk di era reformasi.”
Pada Rabu, 28 Februari, tujuh komisioner KPU menjalani pemeriksaan.kode etik yang berlaku di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dugaan kebocoran data adalah subjek sidang pemeriksaan tersebut.
Akibatnya, rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional untuk Pemilu 2024 yang seharusnya dilakukan hari ini juga sempat ditunda karena alasan alias.
David Yama, Sekretaris DKPP, menyatakan bahwa “DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 4-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta pada Rabu (28/2/2024) pukul 09.00 WIB.”
Proses pemeriksaan atas aduan Rico Nurdiansyah Ali dimulai. Dalam aduannya, pengadu mengatakan bahwa para teradu tidak akuntabel dan profesional karena dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.
