IKN Post iknpost.com, Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional
Artikel Terkait
JAKARTA, IKNPost – Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, mendukung keputusan Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk tidak menormalisasi hubungan Indonesia dengan Israel di tengah tekanan saat ini. Dalam beberapa waktu terakhir, isu normalisasi hubungan antara Amerika Serikat dan Israel muncul kembali dalam pemberitaan media Israel.
“Apresiasi Ibu Menlu (Retno Marsudi) yang dengan tegas membantah isu normalisasi hubungan dengan Israel. Fraksi PKS terus mendukung dan mengawal sikap yang merupakan cerminan konstitusi kita tersebut,” kata Jazuli.
Karena masalah normalisasi yang terkait dengan rencana bergabungnya Indonesia dalam Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Jazuli berharap ketegasan Kemenlu tersebut akan diterima dengan baik oleh jajaran pemerintahan lainnya, khususnya kementerian bidang ekonomi.
“Tidak ada alasan apa pun yang membuat Indonesia menormalisasi hubungan dalam bentuk apa pun dengan zionis Israel yang nyata-nyata melakukan penjajahan dan genosida atas rakyat Palestina,” kata Jazuli.
Wakil Presiden Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP) ini juga mengatakan bahwa penolakan Israel untuk Indonesia adalah amanat konstitusi karena konstitusi secara tegas menetapkan bahwa setiap penjajahan harus dihapus di seluruh dunia.
Baca Juga : Viral! Anggota Brimob Bentrok dengan Prajurit TNI AL
“Israel jelas menjajah bangsa Palestina, merampas tanah mereka, dan membantai warga sipil: anak-anak, perempuan, dan orang tua. Normalisasi hubungan dengan penjajah jelas mencederai amanat konstitusi, melukai perasaan kolektif rakyat Indonesia, sehingga haram hukumnya,” tegas Jazuli.
Sebaliknya, dia menyatakan bahwa Indonesia akan terus membela hak-hak rakyat Palestina hingga negara tersebut menjadi negara yang merdeka.
“Sampai kapan pun Indonesia pro Palestina dan anti penjajah Israel,” imbuh Jazuli.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menolak permintaan Indonesia untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sebagai syarat untuk bergabung dengan OECD.
“Saya tegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini,” kata Juru Bicara Kemlu RI.
Dia menegaskan bahwa posisi Indonesia tidak berubah dan terus mendukung kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari penyelesaian konflik dua negara.
“Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina,” tuturnya.
Selanjutnya, dia menyatakan bahwa memperoleh keanggotaan Indonesia di OECD akan memakan waktu yang cukup lama. Rencananya, peta jalan untuk menjadi anggota akan diadopsi pada Mei mendatang, dan Indonesia perlu mempersiapkan banyak hal.
Baca Juga : Beredar Video Pilot Susi Air Yang Disandera OPM Minta TNI Tidak Lepaskan Bom Udara di Papua
