IKN Post iknpost.com, Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional
Artikel Terkait
Dalam menanggapi berbagai protes terkait kenaikan pajak hiburan minimal 40% dan maksimal 75%, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan bahwa kebijakan kenaikan ini harus melibatkan para pelaku secara langsung.
Saya khawatir kita jarang terlibat dalam pengambilan kebijakan. Di Terminal Limpung Batang, Jawa Tengah, Rabu (17/1/2024), Ganjar menyatakan, “Maka jika kita ingin mendapatkan masukan yang baik, libatkan mereka dan dengarkan mereka.”
Ganjar menyatakan bahwa penting bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang melibatkan para pelaku usaha agar semua pihak merasakan dampak dari aturan.
“Rasa-rasanya tidak setuju, tidak setuju, tapi kenapa naik dengan begitu tinggi dan begitu berat?” Ganjar menyatakan, “Sehingga konsensusnya dapat dicapai secara kolektif. Sehingga pembuat aturan dan mereka yang terkena atau menjadi objek aturan itu sama-sama bisa merasakan.”
Akhir kata, dia mengatakan bahwa hal yang paling penting adalah memeriksa alasan mengapa tarifnya begitu tinggi dan kenapa seseorang merasa berat dan seseorang ingin memaksakan aturan itu.
BACA JUGA : Merakyat! Ganjar Ngopi Bareng Sopir Truk Di Batang Jateng
Sejumlah pengusaha meminta uji materi atau pemeriksaan hukum terhadap aturan pajak hiburan, yang mencakup minimal 40% dan maksimal 75%. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (menparekraf), meminta pejabat daerah untuk menunda pembuatan kebijakan.
Banyak pengusaha meminta judicial review untuk Sandiaga karena dia dibombardir dengan pertanyaan dan keberatan tentang kenaikan pajak hiburan hingga 40%, termasuk pajak spa di Bali.
Dalam wawancara Senin (15/1/2024), Sandiaga mengatakan, “Jadi saya diberikan brief dari tim hukum bahwa karena ada proses judicial review, mari kita menunggu hasil proses itu.”
Dia kemudian menyatakan, “Dan saya sampaikan kepada rekan-rekan di pemerintah daerah yang akan menerapkan, karena harus dilakukan perda dan hal-hal lainnya untuk menunggu keputusan MK secara rinci.”
Sandiaga mengatakan bahwa materi MK baru telah diperiksa pada awal tahun ini. Lalu, ia meminta semua anggota masyarakat untuk berbicara untuk menemukan solusi yang bermanfaat bagi semua orang agar usaha mereka dapat berhasil.
“Proses ini baru dimasukkan dari tanggal 3 Januari, dan jadwal pembahasan sedang disiapkan. Dia menyatakan, “Jadi mohon kita bersabar dan di saat yang sama mari kita gunakan kesempatan ini untuk berbicara tentang solusi yang akan memajukan industri parekraf dan juga membantu memperkuat keuangan negara.”
Dia juga menyatakan, “Jadi tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang dimatikan.”
BACA JUGA : Relawan Ngawi Kanvasing Door To Door Sosialisasikan Program Ganjar-Mahfud
