IKN Post iknpost.com, Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional
Artikel Terkait
JAKARTA, IKNpost – Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar, juga dikenal sebagai Cak Imin, meminta pemerintah melakukan revolusi terhadap sistem siber Indonesia. Mengingat banyaknya masyarakat yang bermain judi online, revolusi diperlukan.
Bahkan, Pak Imin berbicara tentang fakta bahwa halaman situs web judi dapat diakses dengan mudah melalui tautan. Ini jelas merusak citra pertahanan siber Indonesia secara keseluruhan dan menunjukkan betapa lemahnya sistem keamanan siber Indonesia.
“Hampir setiap saat mendengar berita judi online, korban-korbannya kok semakin banyak. Saya kira pemerintah harus lebih serius menangani masalah ini. Sudah waktunya revolusi siber,” kata Cak Imin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.
Dia mengatakan keberadaan judi online semakin meresahkan. Sehingga, perlu dilakukan pelacakan dan penghapusan semua konten serta situs judi online secara sistematis.
Selain itu, kata dia, tak kalah penting yang harus dilakukan pemerintah adalah membenahi serta mencari celah yang masih terbuka.
“Jadi, nggak cukup hanya memburu penggunanya, mereka nggak mungkin berjudi kalau tidak ada wadahnya. Justru yang paling penting itu memberantas kontennya, websitenya, juga bandarnya,” kata dia.
Ketua Umum PKB ini juga mengapresiasi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkapkan bahwa ada lebih dari 1.000 Wakil Rakyat di lembaga legislatif DPR hingga DPRD terlibat judi online. Menurut dia, temuan itu harus menjadi peringatan bersama.
“Betapa judi online ternyata sudah masuk ke semua lini instansi. Saya apresiasi PPATK, dan memang harus diungkap semua, siapa saja yang jadi korban judi online, siapa bandarnya, lokasinya di mana,” katanya.
Lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD terlibat dalam judi online atau daring, menurut Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK. Dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, PPATK mengumumkan temuan ini.
Baca juga : Polda Metro Jaya Meminta PPATK Menghentikan Rekening Bandar dan Penampung Judi Online
