IKN Post iknpost.com, Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional
Artikel Terkait
JAKARTA, IKNPost – Menurut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, jika pemilihan kepala daerah 2024 diadakan secara bersamaan dengan pemilihan presiden dan legislatif pada tahun yang sama, hal itu dapat membantu menyelaraskan tujuan pemerintah pusat dan daerah.
“Penyelenggaraan Pilkada serentak memiliki tujuan untuk memperbaiki administrasi pemerintahan. Dengan adanya pemilihan yang paralel, diharapkan akan terjadi sinkronisasi antara visi pembangunan nasional dan daerah,” ujarnya.
Tito menyatakan bahwa hal tersebut sangat penting karena mempengaruhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama periode lima tahun.
“Pilkada serentak dapat mengurangi potensi konflik vertikal dan horisontal dalam sistem pemerintahan,” katanya.
Sebagai contoh, Presiden Jokowi terpilih pada tahun 2014 hingga 2019, dan di tahun 2017 terdapat 101 Pilkada, termasuk Pilkada Jakarta yang berakhir pada tahun 2022. Tito menyatakan bahwa hal itu disebabkan oleh fakta bahwa kepala daerah yang terpilih mengalami masa periode presiden yang berbeda, yang dapat membuat sulit untuk menyelaraskan tujuan dan tujuan.
Mendagri juga menekankan betapa pentingnya peran dan kontribusi dari berbagai kelompok, seperti KPU, pengawas, pemerintah, keamanan, media, partai politik, kandidat, dan masyarakat.
“Semua pihak harus bekerja secara orkestra untuk memastikan proses pemilihan yang adil dan netral,” lanjutnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa setiap perbedaan pendapat dalam demokrasi dapat menyebabkan konflik. Akibatnya, sangat penting untuk memastikan bahwa konflik tidak mengarah pada kekerasan. Pengalaman pemilihan sebelumnya telah menunjukkan bahwa ada daerah yang lebih baik daripada yang lain.
Dengan mengadakan Pilkada serentak, Tito berharap lebih banyak sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. “Ini akan memudahkan koordinasi dan integrasi dalam pembangunan nasional dan daerah, serta meminimalisir perbedaan visi yang dapat menghambat proses pembangunan,” tuturnya.
