IKN Post iknpost.com, Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional
Artikel Terkait
JAKARTA, IKNPost – Pergerakan Aktivis Mahasiswa Indonesia melakukan aksi damai menuntut penolakan hak angket dan menolak segala bentuk provokasi terkait pemakzulan presiden di depan Gerbang Utama DPR/MPR RI, Senin (18/3).
Massa membawa spanduk bertuliskan penolakan wacana hak angket dan pemakzulan presiden karena menimbulkan kegaduhan dan inkonstitusional.
Romario Anca Simbolon, yang mewakili Universitas Bung Karno, menyuarakan penolakannya terhadap klaim beberapa pihak yang menyatakan bahwa pemilu tidak sesuai prosedur.
Simbolon menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang memberikan akses untuk menyelesaikan masalah secara legal melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyerukan agar tidak ada lagi tindakan-tindakan curang dalam proses politik.
Selain itu, Simbolon juga mengungkapkan keprihatinan atas meningkatnya aksi demo yang memecah belah masyarakat, dengan banyak pihak yang memanfaatkan jasa-jasa ekstrem. Ia menekankan perlunya menolak penggunaan metode yang memecah belah dan merusak persatuan.
Meskipun mengakui adanya perbedaan pendapat, Simbolon menegaskan pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi. Ia menyatakan bahwa mendukung inisiatif seperti hak angket tidak boleh dihambat, mengingat adanya ruang untuk berbeda pendapat dalam negara demokrasi.
Namun, Simbolon menekankan perlunya menunggu validasi hukum, khususnya dalam hal hasil pemilu yang merupakan kewenangan MK, bukan DPR.
Dalam ajakan untuk bersatu, Simbolon mendorong seluruh masyarakat dan mahasiswa untuk melampaui perbedaan dan fokus pada rekonsiliasi dan perdamaian pasca-pemilu.
Ia menekankan pentingnya persatuan nasional dalam menghadapi proses pemilihan yang baru saja berlangsung, dengan menekankan perlunya merajut kembali kesatuan dan memperkuat harmoni di dalam negeri.
Baca Juga : Ida Fauziyah soal Kabar Dirinya Maju di Pilkada Jakarta 2024: Bisa Saja, Belum Dilantik DPR Ini
