Pengamat Nilai Ganjar Punya Nilai Lebih Pada Isu Hukum Dibanding Capres Lain

13/12/2023 Pemilu 2024

Artikel Terkait

Banyak orang berpartisipasi dalam debat pemilu presiden perdana yang dijadwalkan hari ini (12/12). Suko Widodo, pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga Surabaya, berpendapat bahwa debat awal pemilu presiden akan menjadi momentum untuk meyakinkan pemilih. Komitmen paslon untuk memerangi korupsi akan diuji dalam debat awal ini.

Perdana diskusi akan diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan topik pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Suko menyatakan bahwa masing-masing dari tiga pasang calon presiden dan calon wakil presiden memiliki keunggulan. Baik Capres 1 (Anies Baswedan) maupun Capres 3 (Ganjar Pranowo) memiliki pengalaman kemandirian pembangunan. Sementara Prabowo (Kapres nomor 2 Prabowo subianto) di militer,” kata Suko, Senin (11/12/2023).

Suko hanya bisa berharap bahwa debat perdana, berkat latar belakang, kemampuan, dan pengalaman yang beragam ini, akan berlangsung dengan menarik dan berbobot, dan mampu mengembalikan kepercayaan akan masa depan demokrasi.

BACA JUGA : Komitmen Ganjar-Mahfud Habisi Korupsi Bukan Cuma Dengan Kata-Kata

Suko mengatakan, “Yang bisa kita harapkan, agar debat ini memunculkan pikiran atau gagasan yang bisa dipahami rayat damn sekaligus bisa membangkitkan keyakinan terhadap masa depan demokrasi ini secara umum.”

Namun, Suko menyatakan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud, melalui Cawapres Mahfud MD, memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup di bidang hukum, yang tentunya akan memengaruhi pendapat Ganjar. “Dia (Mahfud) pernah di eksekutif, yudikatif, dan legislatif.”

Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud mengawasi banyak kasus korupsi.

Ganjar telah menunjukkan komitmennya terhadap pemberdayaan hukum dengan meluncurkan program bantuan hukum untuk keluarga miskin selama masa jabatan gubernur Jawa Tengahnya.

Selama sepuluh tahun menjabat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah membantu ribuan orang miskin menyelesaikan perkara mereka di meja hukum. Untuk membantu mereka, dia memberikan stimulan Rp2 juta per kasus, atau 200 kasus per tahun. 26 LBH di Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan program ini, dan mereka tersebar di 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

BACA JUGA : Jelang Debat Capres TPN Muda Ganjar-Mahfud Beberkan Peluru