IKN Post iknpost.com, Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional
Artikel Terkait
JAKARTA, IKNpost – Sebelum Hari Raya Idulfitri 1445 H, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk memastikan harga dan ketersediaan makanan tetap stabil.
Menurut Sri Haryati, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, kebutuhan masyarakat akan bertambah seiring dengan Lebaran.
Ia menyatakan bahwa BUMD Pangan DKI Jakarta telah bekerja sama dengan daerah lain terkait pasokan makanan karena 98% makanan di Jakarta berasal dari daerah lain.
“BUMD DKI Jakarta melakukan kerja sama antardaerah terkait suplai pangan. Sampai saat ini, kita sudah bekerja sama dengan 38 kabupaten/kota dari sembilan provinsi di Indonesia untuk pemenuhan stok pangan,” ujar Sri, Selasa (2/4).
Menurutnya, BUMD pangan DKI Jakarta diminta untuk meningkatkan stok sampai tiga kali lipat dari biasanya karena kebutuhan pangan masyarakat semakin meningkat.
“Fokus-fokusnya BUMD menyiapkan sumber dan penyimpanannya agar produk pangannya dapat kita berikan kepada masyarakat,” ucap Sri.
Baca juga : Polda Sulsel Mulai Melakukan Investigasi Kasus Dugaan Perdagangan Orang di Jerman
Sri menjelaskan bahwa di sisi hilir, Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai program, termasuk Subsidi Pangan dan Program Sembako Murah. Program ini dimulai oleh Pj Gubernur DKI Jakarta pada Januari 2024 dan terus berlanjut sampai saat ini dengan partisipasi berbagai pemangku kepentingan.
Masyarakat menerima sejumlah makanan berkualitas tinggi dan murah. Dimulai dari 15 Januari 2024, program makanan gratis ditawarkan secara jemput bola di kantor lurah dan camat dan tempat lain. Masyarakat sangat senang. Sampai Februari 2024, sebanyak 55.646 paket Sembako Murah telah dibeli di 61 tempat.
“Kita siapkan produk-produk karena ada subsidi dari stakeholder yang kemudian masuk ke sana. Program ini melibatkan 34 stakeholder atau CSR dari perusahaan-perusahaan termasuk BUMD kami dan ini akan terus berjalan. Ini suatu gerakan yang sangat baik dalam rangka menjaga kestabilan harga. Tidak hanya dilakukan Pemprov DKI Jakarta tetapi seluruh elemen masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu,” jelas Sri.
Ia menambahkan, monitoring harga juga dilakukan untuk memastikan harga produk pangan di pasar tidak melonjak terlalu tinggi. Demikian juga dengan pengawasan, sehingga tidak fokus kepada ketersediaan semata tapi kualitas produk juga menjadi perhatian.
“Dari dinas terkait meminta uji sampel terkait kandungan bahan berbahaya dan lain-lain. Kita bikin identifikasi, kajian dan survei seluruh komoditas. Semua dalam kondisi yang cukup jadi masyarakat tidak perlu panic buying,” kata Sri.
Baca juga : Kejagung Buka Peluang Pasal Pencucian Uang Untuk Jerat Harvey Moeis
