Pebisnis Mulai Rasakan Pengaruh Seruan Boikot Produk Pro Israel

Artikel Terkait

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata: Saya Gagal Berantas Korupsi

02/07/2024

Atasi Pengangguran Usia Muda, Ini Terobosan Kemnaker

02/07/2024

Pengganguran Usia Muda, karena Adanya Kesenjangan Keahlian?

02/07/2024

Pemprov DKI Siapkan Seribu Paket Sembako Murah di Pulo Gundul

01/07/2024

Dunia bisnis mulai menyadari seruan untuk memboikot barang Israel yang diduga terafilisasi. Menurut Roy Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo),

Roy menyatakan bahwa penjualan berbagai barang yang disebut terafiliasi dengan Israel tersebut turun 40-45%, yang menyebabkan penurunan produksi.

Dalam podcast Tolak Miskin, ‘Goncangan Boikot Produk Pro Israel Mulai Terasa’, Senin (4/12) kemarin, Ketua Umum Aprindo Roy Mandey menyatakan, “Transaksi produk itu berkurang 40-45%. Ini rata-rata untuk produk yang dikategorikan terafiliasi (Israel). Itu sudah terdampak 40-45%, ini yang kita hindari agar tidak berkepanjangan.”

BACA JUGA : Bicara Dengan Presiden Arab, Presiden Jokowi Minta Penurunan Harga Minyak

Produk yang disebut memiliki hubungan dengan Israel termasuk produk makanan dan non makanan. Konsumen barang (FMCG) yang bergerak cepat adalah produk yang paling terpengaruh oleh ajakan boikot. “Secara keseluruhan, kita melihat penurunan antara 15 dan 20 persen. Itu penjualan retail,” tambahnya.

Oleh karena itu, Roy menjelaskan bahwa produk-produk yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng, dan gula yang tersedia di toko ritel saat ini belum terpengaruh. Ia kemudian menjelaskan bahwa ajakan untuk boikot produk terafiliasi Israel hingga saat ini belum berdampak pada nasib karyawan yang bekerja di toko ritel.

Namun, Roy berpendapat bahwa ajakan boikot akan berdampak pada sektor hulu atau industri manufaktur yang memproduksi barang FMCG jika berlangsung lebih dari tiga bulan. Karena itu, tingkat permintaan terhadap produk yang diduga terafiliasi Israel akan menurun, yang pada gilirannya akan mengurangi produktivitas perusahaan.

Hal ini dapat menyebabkan efek berganda, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2023 dan efisiensi jumlah tenaga kerja, atau PHK.

BACA JUGA : Bos BI Sebut Ekonomi Indonesia Masih Akan Bertumbuh Sekitar 5% Sampai 2025