IKN Post iknpost.com, Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional
Artikel Terkait
JAKARTA, IKNpost – Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan syarat khusus, jika menghadirkan empat menteri di kabinet Presiden Jokowi untuk bersaksi terkait sengketa Pilpres atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024.
Menurut MK, jika saksi menteri dihadirkan syaratnya adalah hanya hakim yang boleh bertanya.
“Nanti kalau dihadirkan (artinya) Mahkamah yang memerlukan. Sehingga para pihak (pemohon, termohon, terkait) tidak boleh mengajukan pertanyaan, (sebab) yang membutuhkan adalah mahkamah,” kata Hakim Ketua Konstitusi Suhartoyo di ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024 malam.
Suhartoyo mengaku tidak menutup kemungkinan, empat menteri Jokowi bisa dihadirkan. Selama pihaknya berkeyakinan hal itu diperlukan. Namun keputusannya, ada di tangan delapan hakim yang menyidangkan sengketa Pilpres 2024.
“Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dalam pembahasan kami di rapat permusyawaratan hakim,” jelas Suhartoyo.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir menyela dan bertanya kepada majelis hakim konstitusi terkait permohonanya agar Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memanggil sejumlah pihak dari kalangan menteri untuk ikut bersaksi terkait sengketa Pilpres 2024 yang diyakininya sarat kecurangan dari alat negara yang diintervensi oleh presiden.
“Kami sudah menyampaikan permohonan kepada majelis hakim untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Sri Mulyani), Menteri Sosial Republik Indonesia (Tri Rismaharini), Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Zulkifli Hasan), Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia (Airlangga Hartarto) guna didengar keterangannya dalam persidangan ini Yang Mulia,” kata Ari dalam kesempatan senada.
BACA JUGA :
