Milenial Bertanya Ke Ganjar Mengenai Tiktok Shop, Begini Tanggapannya

Artikel Terkait

Mengacu Putusan MK, KPU Jakarta Gelar Rekapitulasi Ulang Suara di 233 TPS

01/07/2024

Formappi Minta Bawaslu dan KPU Lakukan Pemeriksaan Terkait Hasil Pemilu DPD RI

19/06/2024

Awas, Pemprov DKI Jakarta Punya Alat Canggih Deteksi PNS Tak Netral di Pilkada 2024

19/06/2024

MK Tolak Gugatan PDIP soal Dugaan Penggelembungan Suara PAN di Dapil Asmat I

07/06/2024

Menurut calon presiden Ganjar Pranowo, orang-orang curhat oleh karena penutupan TikTok Shop karena mereka pikir itu membuka peluang pekerjaan baru yang lebih fleksibel.

Dalam acara US-Indonesia Investment ke-11 di Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (24/10/2023), dia menyatakan, “Seorang muda mengatakan kepada saya kenapa kami tidak bisa berjualan di TikTok Shop. Pasar tradisional kami mati, di sisi lain ini adalah peluang pekerjaan baru, kami bisa bekerja dari rumah.”

Menurut Ganjar, transformasi digital masih belum rampung. Ia menganggap penting untuk mengatur dan berkompromi dengan perkembangan digital serta mempersiapkan undang-undang yang tepat untuknya.

Sehubungan dengan penutupan toko TikTok, Ganjar menyatakan bahwa ini adalah upaya pemerintah untuk mengawasi ekosistem internet sehingga tidak ada pihak yang saling dirugikan.

BACA JUGA : Ketua Majelis PPP Rommy Beberkan Proses Mahfud Terpilih Cawapres

Ada yang mempertanyakan mengapa jualan di TikTok tidak boleh dilakukan, dan ada yang mempertanyakan mengapa pasar kami tidak diatur. Sekarang kita harus mengatur dunia digital agar tidak saling merugikan, katanya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia siap menerima investasi asing, termasuk e-commerce. Akibatnya, Permendag 31 Tahun 2023 menetapkan bahwa platform e-commerce dan media sosial harus dipisahkan satu sama lain.

Perusahaan yang ingin memulai bisnis e-commerce di Indonesia juga perlu mendirikan kantor di negara tersebut dan mendapatkan lisensi dari pemerintah. Teten menyatakan bahwa jika bisnis e-commerce sudah beroperasi, mereka juga harus melewati Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perdagangan.

TikTok memiliki kemampuan untuk membuka platform baru atau bekerja sama dengan platform lokal jika mereka ingin membangun platform penjualan di Indonesia. Namun, Teten menyatakan bahwa dia belum mendengar tentang pilihan yang akan dipilih TikTok.

BACA JUGA : PDIP Di Curhati Warga Surabaya Terkait Pendidikan