IKN Post iknpost.com, Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional
Artikel Terkait
JAKARTA, IKNpost – Menutup rangkaian agenda kunjungan kerjanya di Papua, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (7/6/2024).
Dia mengatakan, pembangunan Papua telah menjadi prioritas utama Pemerintah. Menurutnya, upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang bersifat Indonesia-sentris guna mengurangi ketimpangan antarwilayah.
“Untuk itu, kebijakan dan strategi pembangunan Papua terus didorong demi menguatkan peran pemerintah daerah otonom baru dalam meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP), salah satunya melalui penguatan regulasi,” kata Ma’ruf Amin dalam keterangan tertulis, Jumat (7/6/2024).
Dia menegaskan, sebagaimana amanah undang-undang, Pemerintah telah menyusun RIPPP Tahun 2022-2041 yang mengusung visi besar ‘Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera’, dengan tiga misi utama, yaitu ‘Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif’.
“Hal ini penting sebagai payung hukum dan pedoman dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengendalian percepatan pembangunan di Papua,” ungkap Ma’ruf Amin.
“Arah kebijakan pembangunan wilayah Papua ini juga telah diselaraskan ke dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dengan tema Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua sehat, cerdas, dan produktif,” imbuhnya.
Desain dan kerangka perencanaan ini, kata Ma’ruf, diharapkan membawa semangat, paradigma, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 tahun mendatang.
“Saya meyakini percepatan pembangunan Papua akan semakin terlihat dengan hadirnya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau sering disebut dengan Badan Pengarah Papua (BPP),” urainya.
Ma’ruf, menambahkan bahwa keberadaan BPP berbeda dengan badan khusus Papua pada era sebelumnya, karena BPP melibatkan secara langsung perwakilan OAP dari setiap provinsi di wilayah Papua.
“Hal ini penting untuk memastikan agar OAP dapat terlibat dan berpartisipasi langsung dalam berbagai kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua,” sebutnya.
BACA JUGA :
