IKN Post iknpost.com, Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional
Artikel Terkait
JAKARTA, IKNpost – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyatakan bahwa faktor keamanan menghalangi proses menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Pemilu legislatif 2024.
“Kendala teknis hanya karena pertimbangan faktor keamanan,” ujar Anggota KPU RI Idham Holik dalam keterangannya dikutip Sabtu, 22 Juni 2024.
Menurut Idham pelaksanaan penghitungan ulang di beberapa wilayah yang semula dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten/Kota dipindahkan ke Kantor KPU Provinsi.
“Itu karena pertimbangan keamanan di mana KPU di daerah mendapatkan saran sebaiknya dipindahkan ke kantor KPU Provinsi. Sehingga akhirnya lokus (lokasi khusus) atau tempat pelaksanaan surat suara itu di kantor KPU provinsi,” ungkap dia.
Idham mengatakan, faktor keamanan ini jadi salah fokus berdasarkan pengalaman pemilu serentak yang berlangsung pada 14 Februari 2024 lalu.
Dia pun membeberkan ihwal Polres Lahat, mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024, kemarin. Surat dari Polres tersebut berisi penjelasan situasi tidak kondusif untuk penghitungan surat suara ulang.
“Materi surat kepada KPU Kabupaten Lahat dijelaskan karena situasi keamanan pada saat penghitungan surat suara Pemilu tahun 2024 yang berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Lahat hasil rapat pleno di ruang KPU Lahat dinyatakan situasi tidak kondusif,” kata Idham.
Seperti yang diketahui, MK telah menyelesaikan memutus 106 perkara PHPU Pileg 2024. Sidang itu dilakukan pada tanggal 6,7 dan 10 Juni 2024, dan MK mengabulkan 44 perkara dan menolak 58 perkara. Secara keseluruhan, MK memutuskan 297 perkara.
Dari 44 perkara itu, MK membuat banyak keputusan, seperti pemungutan suara ulang (PSU), penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, atau menetapkan hasil pileg berdasarkan keputusan MK.
Baca juga : Airlangga Menanggapi Kekhawatiran Terkait APBN: Indonesia Baik-baik Saja
