IKN Post iknpost.com, Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional
Artikel Terkait
JAKARTA, IKNPost – Menurut Andi Muhammad Asrun, Guru Besar Ilmu Konstitusi Universitas Pakuan, seorang ahli yang dihadirkan oleh Tim Pembela Prabowo-Gibran, Komisi Pemilihan Umum telah mematuhi asas konstitusi dalam menentukan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Penetapan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, saya kira KPU telah menerapkan taat asas konstitusi,” kata Andi dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Ia mengatakan bahwa ketaatan terhadap peraturan hukum harus total, bukan sebagian. Ketaatan juga harus ditujukan kepada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi.
Andi menyatakan bahwa KPU telah mematuhi peraturan mengenai hubungan sikap tersebut dengan pemilihan 2024.
“KPU telah melaksanakan rasa taat terhadap norma hukum, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang kemudian diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Pasal 1,” ujarnya.
Putusan Nomor 90 yang dimaksud Andi adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah persyaratan untuk pencalonan presiden dan wakil presiden.
KPU telah melaksanakan taat asas konstitusi tentang penetapan Gibran Rakabuming Raka untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi.
“Oleh karena itu, sangat benar bahwa KPU telah taat hukum dan tidak benar KPU dihukum atas dasar pelanggaran etika karena melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi,” katanya.
Selain itu, Andi menyatakan bahwa selama proses Pemilu 2024, mulai dari penetapan nomor urut pasangan calon hingga debat capres-cawapres yang diselenggarakan oleh KPU, tidak ada protes atau sikap walk out dari dua pasangan calon yang menggugat pemilu.
“Bahwa jika kemudian terjadi ada proses yang disebut sebagai pelanggaran pemilu maka seharusnya ditempuh melalui jalur Bawaslu,” katanya.
Baca Juga : Kepercayaan Masyarakat Meningkat Dengan Dipanggilnya Empat Menteri Dalam Sidang Sengketa Pemilu di MK
