IKN Post iknpost.com, Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional
Artikel Terkait
JAKARTA, IKNPost – Pengamat politik Padang Asrinaldi dari Universitas Andalas berpendapat bahwa kepercayaan masyarakat akan meningkat jika empat menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.
Ini disebabkan oleh fakta bahwa keempat menteri tersebut dianggap memiliki kemampuan untuk membuktikan gugatan para pemohon dalam sidang PHPU Pemilihan Presiden 2024, khususnya yang berkaitan dengan program bantuan sosial.
“Menurut saya, ini cara MK menaikkan kembali muruahnya sebagai lembaga penegak konstitusi yang saat ini merosot,” ucap Asrinaldi.
Asrinaldi berpendapat bahwa sejauh ini, MK telah membuktikan bahwa sidang PHPU berjalan dengan baik, yang berdampak positif pada kepercayaan publik.
Dia menyatakan bahwa MK telah berhasil mengumpulkan semua bukti yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial, termasuk dengan menghubungi empat menteri—Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Asrinaldi menyatakan bahwa keempat menteri itu pasti mengetahui berbagai program Presiden Joko Widodo, termasuk niat pembagian bansos dan penganggaran, baik secara proporsional maupun melebihi kewenangannya.
“Di situ hakim bisa menilai apakah ada kaitannya dengan politisasi dan mengapa itu mereka lakukan,” tuturnya.
Sebelum ini, Majelis Konstitusi telah menetapkan waktu untuk memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 pada hari Jumat, 5 April.
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menyatakan bahwa pemanggilan lima pihak yang dianggap penting untuk didengarkan keterangannya oleh Mahkamah Konstitusi bukanlah akomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Sebaliknya, itu adalah sikap independen hakim konstitusi.
Keempat menteri telah menyatakan bahwa mereka akan hadir atas undangan Mahkamah Konstitusi. Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa semua menteri akan hadir dalam sidang sengketa pilpres yang akan diadakan di Mahkamah Konstitusi.
MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selain keempat menteri tersebut.
Baca Juga : KPU Dinilai Taat Asas Konstitusi
