8 July 2024
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier. (Dok. Rakyat Merdeka)
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier. (Dok. Rakyat Merdeka)

KEMENPERIN Bilang Banyak Pabrik Tutup dan PHK Jika Program Gas Murah Dihentikan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menekankan betapa pentingnya program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) berlanjut untuk meningkatkan daya saing industri, menarik investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/3).

Menurut Taufiek, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berharap rapat teknis segera diadakan untuk mendapat kepastian perpanjangan HGBT industri dari Menteri ESDM dan Menteri Keuangan. Ia mengatakan, rapat yang diagendakan pada Jumat (22/3), semula dijadwalkan dimulai pukul 14.30.

“Bapak Menperin siap hadir dan Kamis malam sempat diberitahukan dimajukan menjadi jam 13.30. Beliau juga siap hadir,” jelasnya.

Tapi pada Jumat pagi, rapat diubah menjadi pukul 10.00 tiba-tiba. Pada saat yang sama, Menperin memiliki rencana untuk melantik sebelas pejabat di Kemenperin, jadi Taufiek harus menghadiri pertemuan. Namun, pertemuan ditunda karena perwakilan Menperin.

Taufiek menyampaikan pesan Menperin tentang hitung-hitungan teknokratis keuntungan HGBT dan efek multiplier untuk tujuh industri saat bertemu dengan Menkeu dan Menteri ESDM.

“Kami juga meminta agar program HGBT sesuai Perpres Presiden Jokowi dilanjutkan bahkan diperluas dengan prinsip no one left behind, bukan hanya untuk tujuh sektor industri yang saat ini menerima fasilitas,” kata Taufiek.

Taufiek memberikan penjelasan singkat kepada kedua menteri, mengatakan bahwa total nilai HGBT, termasuk pengeluaran untuk listrik dari 2021 hingga 2023, sebesar Rp 51,04 triliun, dengan peningkatan nilai hampir tiga kali lipat untuk perekonomian nasional.

Baca juga : Kementrian Agama Melarang Individu Tidak Menggunakan Visa Ziarah untuk Berhaji

“Artinya, manfaat dan multiplier effect-nya sangat besar bagi ekspor, pendapatan pajak, pengurangan subsidi pupuk, dan investasi,” tegas Taufiek.

Dari tujuh industri yang menerima HGBT, pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet semuanya mengalami peningkatan ekspor sebesar 84,98 triliun pada tahun 2021–2023. Oleokimia mencapai nilai ekspor tertinggi sebesar 48,49 triliun.

Peningkatan pajak senilai Rp 27,81 triliun diperoleh selain ekspor.  Multiplier effect dari HGBT juga menghasilkan investasi baru sebesar Rp 31,06 triliun dan penurunan subsidi pupuk sebesar Rp 13,33 triliun sebagai akibat dari penurunan Harga Pokok Penjualan (HPP) produksi. Jadi, secara logis, jika HGBT ditiadakan atau tidak diperpanjang, akan ada kehilangan peluang bagi industri, yang pada gilirannya akan menyebabkan perekonomian merosot dan turun tiga kali lipat.

Selain itu, hal ini menyebabkan produk kita tidak kompetitif, yang dapat menyebabkan penutupan pabrik dan PHK, kata Taufiek. Industri sangat membutuhkan gas murah sebagai energi dan feedstock.

“Pelaku industri juga memperoleh gas dengan membeli,bukan gratis. Dari perspektif ini, jelas pemerintah harus hadir,” kata Taufiek.

Di tahun 2023, ada 265 perusahaan dalam industri yang menerima alokasi HGBT, dan 56 perusahaan dalam kelistrikan, dengan total 321 perusahaan yang menerima, dengan alokasi gas industri hanya 122,03 BBTUD dan kelistrikan 1231,22 BBTUD. Artinya, sektor kelistrikan masih menerima lebih banyak alokasi HGBT daripada industri.

“Itupun hanya diberikan 85,31 persen dan banyak persoalan di lapangan, termasuk biaya surcharge,” kata dia.

Opsi Impor Gas

Kemenperin menilai, meski terdapat berbagai kekurangan dari pelaksanaan HGBT, nilai positifnya masih lebih banyak dibanding bila program ini tidak dilanjutkan. Kepastian industri mendapatkan gas murah menjadi prioritas.

Oleh karena itu, dalam kasus Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan SKK Migas menolak untuk melanjutkan program HGBT, Kemenperin meminta opsi lain, yaitu membuka keran impor gas dari negara-negara Teluk dengan harga hingga 3 dolar AS per mmbtu, untuk memenuhi kebutuhan kawasan industri yang memenuhi kriteria ekspor dan subtitusi impor.

“Ini tentunya bisa mencapai enam kali lipat nilai tambah yang didapat dari HGBT gas domestik, sehingga dapat mendukung industri nasional untuk menjadi tangguh dan kuat,serta berdaya saing di tingkat ASEAN dan global, serta meningkatkan kontribusi sektor industri bagi pertumbuhan perekonomian nasional tetap tumbuh dari kontribusi sektor industri,” ucap Taufiek.

Dia menyatakan bahwa program HGBT harus terus beroperasi selama Perpres belum dicabut. Kemenperin siap untuk berbicara secara menyeluruh tentang masalah ini karena HGBT adalah investasi dalam ekonomi dan bukan biaya bagi pemerintah.

“Karena pemerintah mendapat Rp 3 untuk setiap pengeluaran Rp 1 untuk diskon gas, bukan pada awal tahun, tetapi pada akhir tahun” kata dia.

Baca juga : Airlangga Dianggap Layak Kembali Menjadi Ketum Golkar

Loading

Silahkan Telusuri

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat

Pimpinan MPR Meminta Pemerintah Mengambil Tindakan Konkret untuk Menghentikan Judi Online pada Anak

JAKARTA, IKNpost – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) mendesak pemerintah untuk segera mengambil …