IKN Post iknpost.com, Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional
Artikel Terkait
JAKARTA, IKNpost – Dalam beberapa waktu terakhir, Presiden Jokowi sering mengadakan pertemuan dengan ketum partai politik koalisi. Presiden hanya ingin koalisi selalu memiliki satu suara, tetapi pertemuan itu pasti tidak menandakan reshuffle kabinet.
Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), mengeluarkan pernyataan ini. Orang yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu mengakui bahwa Jokowi baru-baru ini melakukan pertemuan dengan para ketum partai politik yang mendukungnya.
“Kan bisa dilihat, kamu juga bisa lihat mana yang masih punya semangat tempur ’45,” kata Budi Arie, di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Budi lalu menyinggung pentingnya satu suara dalam kabinet. Kata dia, Presiden tentunya menginginkan parpol pendukungnya selalu kompak. Agar kerja-kerja pemerintahan di akhir masa jabatannya tetap berjalan baik.
Apakah bahas reshuffle? “Semua kemungkinan selalu terbuka, soal itu (reshuffle) saya serahkan ke Presiden,” jawab Budi.
Budi juga menolak saat ditanya soal menteri apa yang layak untuk di-reshuffle. Alasannya, bukan kewenangannya untuk memberikan penilaian atas kinerja menteri. “Ya, itu kan hak prerogatif Presiden, masak kita mengomentari,” tegasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengakui telah bertemu dengan sejumlah ketua umum parpol pada akhir Mei lalu. Namun, Jokowi membantah pertemuan itu membahas reshuffle kabinet.
“Ketemu, tapi tidak berbicara (reshuffle),” ujar Jokowi, di Posyandu Taman Sawo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/6).
Apa tanggapan partai-partai? Ketua DPP Golkar Dave Laksono menegaskan, partainya komitmen untuk terus memberikan kontribusi yang terbaik bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. “Golkar adalah bagian utama dari pemerintahan ini dan akan terus menjadi motor utama pemerintahan ke depannya,” unar Dave kepada Rakyat Merdeka, Kamis (13/6/2024).
Politisi muda PAN, Valeryan Bramasta enggan berspekulasi soal pertemuan bos-bos parpol dengan Jokowi. Apalagi, bila pertemuan itu kemudian dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet.
“Tentu jikalau Presiden merasa perlu mengganti atau mengubah komposisi kabinet apalagi untuk kelincahan pekerjaannya, PAN sebagai partai pendukung Pemerintah akan mendukung. Apalagi untuk efektivitas pelayanan pada masyarakat,” ujarnya.
Sementara, Ketua DPP PKB Daniel Johan merasa tidak ada masalah di internal koalisi pemerintah. Menurutnya, bila belakangan ini ada pandangan berbeda dari partai terkait kebijakan pemerintah, itu merupakan hal yang wajar. Misalnya, perbedaan sikap soal kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), iuran Tapera, hingga mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Itu lebih ke tidak matangnya perencanaan, seringkali tanpa kajian mendalam,” ungkap Daniel.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPP Partai NasDem, Irma Chaniago. Kata dia, koalisi bukan berarti harus mengaminkan semua kebijakan yang diputuskan Pemerintah. Apalagi kebijakan yang tidak pro rakyat.
“Satu suara untuk kepentingan rakyat sah-sah saja dan wajib. Namun, tidak boleh juga membebek terhadap program-program yang merugikan rakyat. Tetap harus dikawal dan dikritisi, itu gunanya bermitra,” kata Irma.
Menyoal reshuffle, Irma berharap Presiden mempertahankan yang ada. Mengingat masa pemerintahan Jokowi tinggal menghitung bulan.
“Waktunya kan tinggal tiga bulan lagi, rasanya kok kurang elok. Kecuali ada menteri yang sudah ogah-ogahan kerja,” ujar Irma.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, pertemuan Jokowi dengan para ketum parpol memiliki dua pesan. Pertama, pertemuan itu adalah upaya merapatkan barisan parpol dalam menghadapi pilkada ke depan.
“Pertama tentu untuk terus menyolidkan partai-partai pendukung Prabowo-Gibran biar kompak dan lurus dalam menghadapi pilkada serentak nasional di bulan November mendatang,” kata Adi.
Adi menyatakan bahwa sulit untuk menjaga keutuhan koalisi sepenuhnya dalam pilkada secara praktis, “Karena tiap partai di KIM punya interest berbeda di berbagai tempat.”
Menurutnya, hal kedua menunjukkan bahwa Jokowi tetap menjadi sosok yang memiliki kekuatan politik yang kuat, dengan auranya secara bertahap beralih ke Prabowo Subianto, yang sekarang menjadi presiden terpilih.
Sementara itu, Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, menyatakan bahwa ada kerenggangan dalam koalisi Pemerintah. Dia mencontohkan sikap yang berbeda dari partai koalisi terhadap kebijakan seperti kenaikan UKT, iuran Tapera, dan IKN.
Baca juga : Jokowi Membelanjakan Rp 52,56 T untuk Menurunkan Inflasi Pangan, Ini Caranya
