Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pasangan nomor urut tiga, diharapkan dapat memperbaiki reputasi penegakan hukum, yang saat ini menjadi masalah besar di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Pada survei tersebut, responden memberikan dua catatan tentang kepuasan mereka dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, yang turun 7,2% sejak Juni 2023, dari 60,48% menjadi 53,3%.
Termasuk juga catatan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan pendaftaran capres dan cawapres, yang dianggap merusak reputasi institusi penegakan hukum dan penegakan hukum Indonesia.
BACA JUGA : Forum Komunikasi Lintas Pendiri Demokrat Kader Dukung Ganjar-Mahfud Pilpres 2024
Ratno menyatakan dalam keterangan tertulis pada Senin (27/11) bahwa “dalam survei ini ada 62,1 persen masyarakat yang mengetahui tentang keputusan MK, yang menyatakan tidak setuju sebesar 51,45 persen dan yang menyatakan setuju hanya sebesar 19,92 persen.”
Setidaknya, dia menyatakan bahwa jika mempertimbangkan peran Mahfud MD sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, itu akan menjadi kenyataan.
“Ini ada faktor Mahfud, yang punya pengalaman panjang di dunia hukum dan terakhir sebagai Menkopolhukam, dalam paslon (capres-cawapres).”
BACA JUGA : Kampanye Perdana Di Merauke, Ganjar Sampaikan Program 1 Desa 1 Puskesmas Pembantu