IKN Post iknpost.com, Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional
Artikel Terkait
JAKARTA, IKNPost – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Indonesia Emas 2045 akan menjadi hasil dari Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.
“Alhamdulillah UU Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan sudah disahkan hari ini. Semoga bermanfaat ke depannya, berguna bagi seribu hari pertama anak untuk Indonesia Emas 2045,” kata Puan.
Selain itu, dia berharap kebijakan dan program yang diatur oleh undang-undang tersebut akan meningkatkan kesejahteraan ibu dan meningkatkan martabatnya.
“Serta, menjamin tumbuh kembang anak sejak fase seribu hari pertama kehidupan,” ujarnya.
Puan juga memuji kinerja Komisi VIII DPR, pemerintah, kelompok masyarakat, dan semua pihak lain yang terlibat dalam proses pembahasan RUU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.
Ia juga berterima kasih kepada rakyat Indonesia atas dukungan mereka hingga RUU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan akhirnya menjadi undang-undang.
Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan telah disetujui sebelumnya oleh Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023–2024.
“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Puan Maharani.
Setiap anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI setuju dengan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam laporannya sebelum disahkan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengatakan bahwa RUU tersebut terdiri dari sembilan bab dan 46 pasal yang mengatur hak dan kewajiban, data dan informasi, tanggung jawab dan penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, pendanaan, dan keterlibatan masyarakat.
Baca Juga : Presiden Jokowi Optimis Berkantor di IKN Mulai Juli 2024!
