IKN Post iknpost.com, Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional
Artikel Terkait
JAKARTA, IKNpost – Dalam sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa dia puas dengan kesaksian empat menteri. Gibran juga berharap semua orang menunggu keputusan yang dibuat oleh hakim MK.
Gibran menganggap kesaksian yang diberikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini pada hari Jumat, 5 April 2024, sangat jelas. Penjelasan dari empat menteri seharusnya dapat menjawab argumen pemohon.
“Kan sudah dijawab semua, sudah dihadirkan semua. Kurang apalagi?” kata Gibran usai menghadiri acara pembagian bahan pokok di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (6/4).
Pemohon dari kelompok Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) di kalender politik digunakan untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Ya kan sudah dijawab semua,” kata Gibran.
Karena dia merasa puas, Wali Kota Solo itu meminta semua orang untuk terus mengikuti proses persidangan di MK hingga akhir.
“Seluruh proses dan mekanisme yang ada di sana ya kita jalani saja ya. Dilalui saja,” kata Gibran.
Diketahui bahwa empat menteri telah memberikan keterangan di hadapan delapan majelis hakim MK pada hari Jumat, 4 Mei 2024, mengenai penyaluran bansos. Keempatnya disumpah oleh majelis hakim saat persidangan dimulai.
Setelah itu, masing-masing dari empat menteri menyampaikan paparan. Muhadjir adalah yang pertama. Muhadjir langsung berbicara tentang alasan pemerintah membagikan bansos dengan cepat, mengatakan bahwa fenomena El Niño adalah penyebabnya.
Muhadjir menyatakan bahwa pemerintah tidak ingin mengambil risiko dalam menghadapi krisis.
“Dalam setiap suasana krisis, kita ambil risiko yang paling kecil,” kata Muhadjir.
Pada masa pandemi COVID-19, Muhadjir segera memberi contoh. Dia menambahkan bahwa pemerintah akhirnya mengadopsi kebijakan dengan risiko paling rendah setelah mempertimbangkan komentar para ahli. Saat memberikan bansos El Niño, hal ini juga berlaku.
Baca juga : 522 Guru Ngaji Berpartisipasi dalam Program Mudik Gratis BAZNAS
Ketua Umum Partai Golkar ini juga menjelaskan soal kenaikan anggaran bansos. Kata dia, anggaran bansos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan tantangan perekonomian. Sejak 2020, besaran bansos berada di atas Rp 440 triliun. Salah satunya karena kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar rupiah.
Sementara, Sri Mulyani menegaskan, bansos dan perlinsos telah dianggarkan APBN di masing-masing kementerian atau lembaga. Bahkan, juga dianggarkan di Bendahara Umum Negara (BUN) seperti subsidi maupun (bantuan langsung tunai) BLT desa.
Sedangkan, Risma menjelaskan proses pengadaan bansos. Risma bilang, bansos BLT dalam belanja bantuan sosial Kementerian Sosial Tahun Anggaran (TA) 2023 sudah melalui persetujuan DPR.
Terpisah, hakim MK Saldi Isra menjelaskan peran penting keempat menteri yang bersidang. Saldi Isra mengatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh empat menteri pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan membantu hakim dalam memutuskan sengketa yang terkait dengan hasil Pilpres 2024.
Menurut Saldi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para menteri oleh hakim MK adalah fakta-fakta yang diajukan oleh pemohon. Ini termasuk pertanyaan tentang bansos yang diberikan Presiden Jokowi.
Baca juga : Harapan THN Ganjar-Mahfud, Putusan Sengketa Pilpres 22 April Dibaca MK
