Ganjar Yakinkan Nelayan, Regulasi Kelautan Akan Berpihak Ke Nelayan

11/12/2023 Pemilu 2024

Artikel Terkait

Nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyampaikan keinginan mereka kepada Ganjar Pranowo, calon presiden 2024. Ia menegaskan bahwa peraturan kelautan ke depan harus membantu nelayan.

Ganjar berbicara di depan para nelayan dari lima wilayah: Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Dia menyatakan bahwa regulasi yang dianggap tumpang tindih dan merugikan nelayan harus diselidiki atau diubah.

Ganjar mengatakan dalam keterangan tertulis pada hari Minggu (10/12/2023), “Tadi teman-teman nelayan menyebutkan banyak aturan atau regulasi yang dianggap tidak pro ke nelayan. Maka ke depan, regulasi dan aturan itu perlu kita kaji ulang.”

Ganjar menyambut dan mengapresiasi aspirasi para nelayan. Ia mengatakan bahwa dia menampung semua aspirasi tersebut untuk digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan yang akan datang. Ganjar juga setuju bahwa perizinan harus dipermudah dengan menggunakan KTP dan sistem digital.

BACA JUGA : Ulang Tahun Ke-19, Repdem Siap Menangkan Ganjar-Mahfud

Kita harus memenuhi itu, termasuk yang berkaitan dengan subsidi BBM. Menurutnya, intinya adalah bahwa kita harus melibatkan mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan agar regulasi kelautan kita di masa depan lebih menguntungkan nelayan.

Pada saat yang sama, para nelayan berkumpul di kediaman Ganjar di Patra Kuningan, Jakarta, untuk membahas berbagai masalah. Salah satunya adalah tentang aturan zonasi, yang dianggap berdampak negatif pada nelayan.

Wakil Ketua KNTI Sugeng Nugroho mengatakan, “Kami meminta agar aturan itu direvisi oleh Pak Ganjar ketika beliau menjadi presiden.”

Dalam PP 11/2021 tentang zonasi penangkapan ikan, Sugeng mencontohkan bahwa nelayan dibatasi untuk melaut hanya pada titik 573/572, atau sekitar 200 mil laut. Padahal laut Indonesia sangat luas sehingga nelayan dalam negeri seharusnya dapat memanfaatkannya.

Selain itu, PP 85/2023 mengatur pengambilan terukur. Aturan itu menetapkan kuota nelayan; nelayan tidak boleh melaut jika kuota sudah penuh.

BACA JUGA : Pengamat Sebut Debat Pertama Akan Menguntungkan Ganjar-Mahfud

Sugeng mengatakan, “Jelas ini merugikan kami. Kami meminta aturan itu dihapus dan nelayan diizinkan melaut karena ini akan meningkatkan pendapatan negara.”

Nelayan memiliki banyak aspirasi selain zonasi melaut. Ini termasuk kemudahan perizinan kapal, perbaikan jalur perahu, subsidi bahan bakar solar, bantuan alat tangkap, dan hal-hal lainnya.

Kami percaya hanya pada Pak Ganjar, jika kami ragu dengan kandidat lain. Salah satu nelayan bernama Kajidin mengatakan, “Selama dua periode saya menjadi gubernur Jawa Tengah, banyak program yang membantu nelayan di Jawa Tengah.”

Ada program subsidi BBM, asuransi nelayan, pendidikan, dll. Dia menyimpulkan, “Kami yakin program itu akan bermanfaat bagi seluruh nelayan Indonesia jika beliau menjadi presiden.”