IKN Post iknpost.com, Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional
Artikel Terkait
Pemerintahan di Indonesia, suatu negara demokrasi, dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemilihan umum, yang dilakukan di Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, menunjukkan prinsip demokrasi. Demokrasi di kota sebesar ini pertama kali diterapkan oleh Yunani kuno.
Demokrasi memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam proses perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.
Ini mencakup keadaan budaya, sosial, dan ekonomi yang mendukung kebebasan politik yang setara dan bebas. Demokrasi juga mencakup berbagai konsep dan prinsip tentang kebebasan serta cara memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penghargaan terhadap martabat manusia adalah inti dari demokrasi.
Pada 14 Februari 2024, Pasca Pemilihan Umum (PEMILU) 2024Dalam tahun 2024, pemilihan umum untuk parlemen dan presiden akan diadakan. Fokus utamanya adalah pemilihan presiden. Dalam keadaan seperti ini, pertanyaan paling penting adalah: siapa yang akan memenangkan pemilihan presiden? Kebanyakan orang tidak melihat demokrasi sebagai solusi.
Apakah calon mengutamakan demokrasi secara penuh atau kurang? Sistem demokrasi yang tidak sempurna diciptakan selama reformasi, termasuk “Koreanisasi” elit politik, mendangkalkan demokrasi itu sendiri. Bahkan dengan aktor yang sama, kelompok tertentu masih menguasai aset ekonomi.
Pasca-pemilu 2024, apakah demokrasi Indonesia meningkat atau sebaliknya. Salah satu arah jawaban yang mungkin membuat Anda tertekan adalah yang kedua. Akibatnya, agendanya sangat penting.
Seperti yang disebutkan di atas, tujuannya adalah untuk menentukan apakah realitas tersebut memiliki konsekuensi yang layak, yaitu bahwa Indonesia akan hadir dengan kemerdekaan yang telah ditetapkan.
Pembukaan paragraf keempat Konstitusi 1945 atau tidak
Janji tentang Indonesia yang akan melindungi seluruh negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memiliki kesejahteraan umum yang maju; cerdas; dan kelas dunia. Indonesia yang dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa, orang-orangnya yang adil dan beradab, persatuan dan kerakyatannya yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial.
Yang terpilih menjadi presiden Indonesia dari tahun 2024 hingga 2029 akan memiliki jadwal ini. Jika itu dapat dicapai, demokrasi tampaknya tidak perlu dipermasalahkan; secara praktis, ia akan hadir secara penuh, yang berarti pilihan yang lebih baik atau defisit.
Baca Juga : KPU Mengumumkan Bahwa Data Penghitungan Suara Pilpres di 74.181 TPS Sudah Diperbaiki.
Hari-hari ini, kita menghadapi situasi yang hampir sama: proses pengembangan kekuasaan eksekutif. Mekanisme kontrol dan keseimbangan menjadi kurang efektif karena tingkat kekuasaan yang berlebihan.melemahkan lembaga anti-korupsi dan mengganggu proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Banyak laporan dugaan penyalahgunaan kekuasaan, juga dikenal sebagai abuse of power, untuk mengganggu proses pemilu demi kepentingan kandidat tertentu, seperti mobilisasi aparat desa untuk memenangkan capres tertentu, politisasi bansos, dan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye capres.
Tidak ada yang salah jika Presiden memiliki preferensi politik terhadap Capres tertentu. Namun, tidak perlu dipublikasikan secara luas, sehingga dapat dianggap sebagai pesan politik yang mendukung. Karena itu, presiden memegang jabatan tertinggi dalam pemerintahan dan birokrasi.
Demokrasi dan Tantangan di Masa Depan Reformasi: Kekacauan ini membuat Indonesia kehilangan kesempatan untuk pulih dan mengejar ketertinggalannya dengan cepat. Bahkan, Bambang Soeharto, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),Menurut “Pacul” Wuryanto, reformasi “hanya” membuat “Korea-Korea” menjadi elit politik baru dan berkuasa dengan cara “Korea”-nya, membuat demokrasi Indonesia menjadi tidak stabil. Tampaknya transisi menuju demokrasi mulai berjalan ke arah mobokrasi.
Kekuasaan tampaknya tidak berpikir untuk memperbaiki strategi ini. Memang, Jokowi terpilih secara demokratis. Seorang warga biasa yang berhasil menjadi wali kota yang dihormati oleh masyarakat, gubernur yang membawa semangat baru, dan akhirnya menjadi presiden—bahkan dengan modal yang hampir tidak ada, terutama utang kepada sponsor.
Memang, sejak memimpin Indonesia, Jokowi dianggap menjalankan sistem politik yang kurang mendukung demokrasi, terutama demokrasi liberal seperti yang biasa dilakukan oleh pendahulunya. Tak heran, pada Juni 2020, YLBHI menyatakan bahwa selama tahun 2014, ada 27 kebijakan pemerintah yang tidak demokratis.
2020 Korupsi tidak berhenti. Selain itu, para ilmuwan yang berkualitas tetap dipinggirkan. Bahkan partai politik yang paling berpengaruh dan partai yang mendukung demokrasi telah membuat keputusan untuk tidak lagi mengibarkan panji kedemokrasiannya.
Sebab berdiri di luar kekuasaan ibarat berdiri menggigil di tengah padang berhujan dan tidak boleh masuk rumah, sementara orang lain boleh berada di dalam.
Menurut indeks demokrasi Economist Intelligence Unit (EIU), demokrasi Indonesia masih dianggap cacat (flawed democracy) dengan skor 6,71 (2022), setelah mencapai 7,03 (2015). Skor ini masih lebih rendah daripada skor di era SBY, yaitu 6,41 (2006) dan 6,95 (2014).
IKLAN: Dari penelitian yang dilakukan oleh Daron Acemoglu bersama Nicolás Ajzenman dkk. (2023) terlihat bahwa masyarakat umum sangat mendukung institusi demokrasi selama proses demokrasi, dan bahwa dukungan ini dapat memperbaiki pelayanan publik, kinerja ekonomi, dan hal-hal lain yang diinginkan masyarakat umum.
Mungkin hasil ituterkesan hanya menegaskan temuan sebelumnya: bahwa modernisasi ekonomi dan demokrasi terkait (Lipset, 1959), dan bahwa demokrasi lebih kokoh dan stabil di negara-negara dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi (Przeworski, 2000). Hasilnya jelas: jika ini membuat demokrasi lebih baik, kita harus memastikan bahwa institusi demokrasi dapat memenuhi keinginan rakyat.
Ini jelas sejalan dengan tuntutan Bung Hatta dan Bung Karno dari tahun 1930-an bahwa demokrasi harus dilengkapi dengan demokrasi ekonomi dan kesejahteraan sosial, bukan hanya kebebasan politik.
