IKN Post iknpost.com, Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional
Artikel Terkait
Di Banyumas, Jawa Tengah, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menghadiri Senam Sicita. Dalam kesempatan itu, Puan sempat berbicara tentang banyaknya kritik yang diberikan civitas akademika kepada Presiden Jokowi.
Perempuan itu tiba di lokasi, Lapangan Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, dengan mobil dinas DPR RI berpelat nomor RI 6, tetapi tiba lebih lama dari waktu yang direncanakan pukul 08.00 WIB.
Sekitar pukul 09.48 WIB, Puan tiba di lapangan. Setelah itu, ia naik ke panggung untuk berbicara dengan massa, yang sebagian besar adalah emak-emak dari perwakilan desa dari Kecamatan Baturraden.
Sekitar lima orang yang naik ke panggung menerima paket kaus dan tumbler dari puan. Dia juga memberi beberapa orang amplop uang.
Dalam kesempatan ini, Puan juga meminta simpatisan untuk mencoblos caleg dari PDIP dari kabupaten hingga pusat, serta paslon Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
BACA JUGA : Bersama Rakyat, Santri Di Jawa Timur Bareng-Bareng Dukung Ganjar-Mahfud
Baca juga: Presiden Jokowi Tanggapi Petisi Bulaksumur Civitas Akademika UGM. Saat ditemui usai acara, Puan Maharani menanggapi kritik civitas akademika terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
Biarkan rakyat yang menentukan. Puan menjawab pertanyaan wartawan pada Jumat (2/2/2024), “Bagaimana seorang kepala negara itu harus memposisikan dirinya menjelang pemilu pesta demokrasi rakyat.”
Dia meminta masyarakat untuk menilai tindakan Presiden Jokowi akhir-akhir ini.
Terangnya, “Silakan rakyat menilai, silakan rakyat menyuarakan apakah tindakan Presiden itu sesuai dengan harapan rakyat atau tidak.”
Sebelumnya, pada hari Rabu, 31 Januari, mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) mengajukan Petisi Bulaksumur. Dalam petisi tersebut, mereka mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi, yang mereka anggap tidak sesuai dengan rencana.
Selain itu, jelang Pemilu hari Kamis, civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) mengecam kondisi pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap menyalahgunakan wewenang. Melalui pernyataan sikap yang disebut sebagai ‘Indonesia Darurat Kenegarawanan’, mereka menyuarakan kritik.
BACA JUGA : TPN Ganjar Andi Wisdjajanto Sebut Tema Debat Ke-5 Sangat Dikuasai Ganjar
