Pemilu 2024

Jakarta, IKNpost – Bawaslu masih menyelidiki dugaan penggelembungan suara pemilu. Bawaslu terus menyelidiki laporan itu melalui mekanisme klarifikasi, meskipun banyak kasus yang mencuat tidak terbukti. Banyak pihak terlibat dalam kasus penggelembungan suara, kata Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Seperti yang terjadi pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai lain mungkin mengalami hal yang sama. ’’Bukan satu partai ya, bukan hanya …

Jakarta, IKNpost – Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Tujuh orang tersebut merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur dan diduga melakukan penambahan dan pemalsuan data daftar pemilih tetap (DPT). Dittipidum menjelaskan, terhadap tujuh tersangka, tidak dilakukan penahanan. Dia …

Idham Holik, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, menjelaskan mengapa diagram perolehan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) pada pemilu 2024  hilang dari penghitungan resmi Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap). Dia mengatakan bahwa saat ini KPU hanya akan menampilkan bukti autentik hasil perolehan suara, yaitu catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024 atau Formulir …

Kita perlu membedakan “efek Jokowi” terhadap calon presiden dan partai. Kenapa? Prabowo-Gibran akhirnya menjadi satu-satunya kandidat capres yang memiliki efek Jokowi. Penambahan suara Prabowo-Gibran juga disebabkan oleh migrasi dan eksodus besar-besaran pemilih Jokowi dari Ganjar Pranowo, sebagai akibat dari blunder fatal yang dilakukan oleh timnya sendiri. Di dunia partai dalam pemilu legislatif, “Jokowi’s effect” ini berbeda. Di dunia partai yang …

Tidak akan ada penggelembungan suara untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2024, menurut Bawaslu.Menurut Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, pihaknya telah melakukan verifikasi langsung ke lapangan di beberapa tempat, seperti Kota Cilegon, Banten, dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Baca Juga : Suara Komeng Tembus 3 Juta, Masih Menjadi Yang Terbaik di DPD Jabar Beberapa yang kami verifikasi tidak terbukti. Kami memverifikasi …

Selasa, 5 Maret, adalah rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023–2024, di mana 285 dari 575 anggota DPR tidak hadir.Pada 14 Februari lalu, beberapa pekan sebelum Pemilu 2024, rapat paripurna dimulai pukul 10.00 WIB. Hanya 164 anggota dewan dari semua fraksi, dengan 126 izin, menghadiri Rapat Paripurna secara langsung, sementara 285 anggota lainnya dari 575 anggota tidak hadir. …

Rekapitulasi suara untuk Pemilu 2024 di tingkat kecamatan hampir selesai, kata Hasyim Asy’ari, Ketua KPU.Setelah merekapitulasi perolehan suara tingkat nasional dari 127 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) pada Senin (4/3) malam, Hasyim mengatakan hal itu. Hasyim menyatakan bahwa rekapitulasi di kecamatan hampir selesai. Baca Juga : Berita Acara: Saksi PDIP Tingkat Kecamatan di Solo Tolak Tanda Tangan Karena telah selesai …

Per Senin, 4 Maret, komedian Komeng terus memimpin dan memiliki mayoritas suara caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari dapil Jawa Barat dalam Pemilu 2024. Dengan 3.227.892 suara, atau 21,57 persen dari total suara yang sudah masuk ke KPU, Komeng berada di posisi teratas, menurut data real count KPU yang dimutakhirkan hari ini pukul 10.00 WIB. Data yang telah dikirim ke …

Ada banyak anak pejabat tingkat nasional yang berpartisipasi dalam pemilihan tahun 2024. Mereka maju sebagai calon anggota legislatif di beberapa dapil. Putra-putri pemimpin partai politik adalah mayoritas anak pejabat. Mereka juga menjadi caleg dari parpol yang sama seperti orang tua mereka.Selain itu, banyak anak pejabat dari orang tua yang masih atau pernah menjabat di posisi penting di Indonesia. Baca Juga …

Setiap saksi di tingkat kecamatan dari Partai PDIP di Kota Surakarta (Solo) menolak dan memilih untuk tidak tanda tangan berita acara tentang hasil pemilihan presiden 2024. Penolakan disebabkan oleh perintah DPP PDIP untuk menolak menandatangani berita acara di tingkat kecamatan. Menurut Her Suprabu, Ketua Bapilu PDIP, “Iya (saksi PDIP menolak tanda tangan berita acara) di tingkat kecamatan, kita memang ada …