IKN Post iknpost.com, Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional
Artikel Terkait
Rohana menyatakan dalam diskusi di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (21/2), bahwa integritas dan netralitas KPU sangat penting untuk pemilu. Bukan berarti hanya dengan KPU berbicara bahwa mereka netral atau independen, tetapi juga harus dirasakan oleh publik.
Rohana ingin KPU meningkatkan integritas dan netralitas. Ia menegaskan bahwa independensi merupakan komponen penting dari proses pemilu.
Menurutnya, anggota badan penyelenggara pemilu tidak boleh berasal dari partai politik; mereka seharusnya murni dipilih oleh lembaga independen, seperti lembaga konstitusi atau semacamnya.
Di sisi lain, dia menyatakan bahwa anggaran untuk pemilu harus berasal dari sumber yang terpisah dan tidak berasal dari kementerian atau departemen pemerintah mana pun. Rohana mengatakan bahwa KPU tidak boleh bergantung pada lembaga pemerintah tertentu untuk mendapatkan uang.
Baca Juga : Ahmad Sahroni mengetahui bahwa Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai Menko Polhukam dalam waktu dekat.
Independensi keuangan juga penting karena tanpa sumber daya yang cukup untuk membangun sistem yang tepat, kita harus bergantung pada pemerintah atau siapa pun yang memimpin, jadi ketergantungan keuangan juga penting,” katanya.
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga peradilan tidak boleh mempengaruhi pemilu dengan cara apa pun. Rohana menyatakan bahwa penyelenggara pemilu harus tegas untuk mencegah kecurangan jelang pemilu.
Dia menyatakan, “Meskipun mereka memiliki kekuasaan kehakiman, kerangka hukum atau undang-undang harus memperlakukan setiap warga negara secara setara, jadi kerangka hukum dan implementasinya harus menjadi kekuatan.”
Rohana menyatakan bahwa secara administratif, Pemilu 2024 di Indonesia sudah berjalan baik.
ANFREL, lembaga pemantau pemilu, telah mengerahkan kekuatan untuk melaksanakan Misi Pengamatan Pemilu Ahli Internasional ANFREL untuk Pemilu 2024 di Indonesia.tim manajemen misi, analis pemilu, dan pemantau jangka pendek di 11 dari 38 provinsi Indonesia.
Pra-pemilu, masa kampanye, dan hari pelaksanaan pemilu diawasi oleh pengamat selama misi tersebut.
Wawancara dengan pemangku kepentingan, akses ke informasi dan dokumen pemilu yang relevan, pengamatan langsung pemilu, dan analisis yang objektif semuanya berkontribusi pada penilaian mereka.
