IKN Post iknpost.com, Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional
Artikel Terkait
Kementerian Keuangan telah menyediakan anggaran sebesar Rp16,5 triliun untuk belanja pemilihan umum.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (22/2), bahwa hingga 12 Februari, telah terealisasikan sebanyak Rp16,5 triliun, atau 43,2 persen dari total Pagu anggaran Rp38,3 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi anggaran terbagi menjadi dua bagian: satu untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), sebesar Rp16,2 triliun.
Baca Juga : 6 Petugas Pemilu 2024 Meninggal di Jambi, KPU Beri Santunan
Pembentukan Badan Adhoc, pengawasan penyelenggaraan pemilu oleh Lembaga Adhoc, pemungutan dan perhitungan suara, perencanaan program dan anggaran, dan penyusunan peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu adalah semua tujuan dari anggaran tersebut.Selanjutnya, pos kedua diberikan kepada empat belas Kementerian/Lembaga (K/L) dengan hasil total Rp300 miliar.
Untuk mengamankan pemilu, menjaga keamanan dan keterlibatan masyarakat, menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, menyebarkan informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait pemilu.
Selanjutnya, menangani masalah konstitusi terkait penyelenggaraan pemilu, membuat pos pemilu, menetapkan kebijakan kerawanan keamanan nasional terkait pemilu, mengelola konten dan menyebarkan informasi publik, dan memantau proses pemungutan dan perhitungan suara.
Selain itu, Kementerian Keuangan telah membelanjakan sebesar Rp71,3 triliun untuk anggaran pemilihan pada tahun 2022 sebesar Rp3,1 triliun, pada tahun 2023 sebesar Rp29,9 triliun, dan pada tahun 2024 sebesar Rp38,3 triliun. Jika kita melihat sejak tahun 2022 hingga 2024, total anggaran pemilihan mencapai Rp71,3 triliun. Tentu saja, tahun 2024 baru membelanjakan Rp16,5 triliun dari Rp38,3 triliun.
